turun tangan
Terbaru 14 Maret 2014 - 12:21 WIB
BNPB menyatakan, dampak asap di wilayah Riau sudah masuk kategori sangat berbahaya.
Ratusan mahasiswa dan dosen di Pekanbaru, Riau, menggelar unjuk rasa, Jumat (14/03), menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk langsung turun tangan menangani kabut asap yang menyelimuti wilayah Riau dan sekitarnya.
Sejumlah laporan menyebutkan, pelaku unjuk rasa dalam orasinya meminta agar Presiden Yudhoyono "bukan hanya berkoar di media sosial" tetapi mengeluarkan kebijakan bahwa kabut asap di Riau sebagai bencana nasional.
Sebelumnya, Presiden SBY melalui akun Twitternya pada Kamis (13/03) malam, mengatakan telah menginstruksikan kembali agar para menteri terkait dan otoritas terkait "segera melakukan operasi tanggap darurat, dengan gunakan semua cara dan alat."
Pernyataan Presiden ini menanggapi keluhan dan kemarahan sebagian masyarakat Riau yang terdampak langsung akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya.
Presiden ancam ambil alih
Menurut Presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri, telah berusaha mengatasi bencana itu.
Tetapi, SBY mengaku, hasilnya belum memuaskan. "Kita perlu kerja sama. Perlu dibangun tanggung jawab kesadaran bersama untuk berhenti membakar ladang secara serampangan," kata SBY dalam akun twitternya.
Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terlihat di pelabuhan Dumai, Riau.
Presiden juga meminta para pejabat daerah di Riau "berdiri paling depan untuk cegah dan tangani asap ini."
"Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih," tulis SBY dalam tweeternya.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kamis (13/03) mengatakan, kondisi kualitas udara di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya Klik"sudah pada level berbahaya."
Seorang dokter ahli paru-paru mengatakan, dia telah merekomendasikan agar warga yang berisiko yaitu anak-anak, manula, bayi dan ibu hamil Klikuntuk dievakuasike wilayah yang tidak terdampak.
Data BNPB juga menyebutkan, sebanyak 49.591 orang di wilayah Riau menderita penyakit akibat asap seperti ispa, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit, dalam tiga pekan terakhir sampai Kamis (13/03) kemarin.
Menurut BNPB, dampak pembakaran lahan dan hutan di wilayah Riau makin meluas hingga ke Sumatera Barat, Jambi, serta Sumatera Utara.
Berita dikutip dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140314_kabut_asap_riau_presiden_turun_tangan.shtml
“Menurut saya sebaiknya perlu dilakukan tindakan tegas dalam kasus pembakaran lahan untuk membuka lahan baru. Setiap pejabat daerah pekanbaru baik itu dari lurah sampai gubernur seharusnya memberikan peraturan tegas, disertai dengan hukuman yang sesuai bagi oknum pembakar lahan yang ingin membuka lahan namun merugikan orang banyak. Seperti apa yang diucapkan oleh bapa k presiden "Tahun lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kini terjadi lagi. Ini terjadi akibat ulah saudara-saudara kita melakukan pembakaran lahan. Mereka warga Riau tidak menyadari bahwa akibat perbuatannya menyengsarakan warga lainnya," perlu juga adanya kesadaran dari setiap warga untuk memahami dampak dari dilakukannya pembakaran lahan. Perusahaan yang terkait dalam pembakaran lahan tersebut juga sebaiknya bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap sehingga merugikan warga sekitar. Perusahaan-perusahaan tersebut sebaiknya ditindak tegas apabila tidak mematuhi peraturan, seperti sanksi dicabutnya izin usaha.”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar